Beritatrendmasakini.com – News, Jakarta – Nama Anies Baswedan dihubung-hubungkan maju dalam bursa pencapresan 2019. Gubernur DKI Jakarta itu memang masih belum secara terang-terangan mendapuk diri menjadi bakal calon presiden. Tapi, upayanya dalam menjalin silaturahmi dengan tokoh-tokoh nasional dikatakan sebagai persiapan diri.
Lihat saja, dalam dua pekan terakhir, setidaknya Anies akan mengunjungi ulama-ulama PP Muhammadiyah dan PBNU. Bukan hanya itu, ia juga mengunjungi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
“Mengenai pengurusan capres itu wilayah parpol. Jadi, pak Zul, kemudian pak Prabowo, pak Sohibul Iman dan pak Salim (Segaf Al-Jufri merupakan Ketua Majelis Syuro PKS). Beliau yang menentukannya,” pungkasnya setelah bertemu Zulkifli di Gedung DPR, belum lama ini.
Politisi PKS Mahfudz Siddiq, misalkan, membuat surat terbuka khusus kepada mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Mahfudz mencurahkan kegelisahannya mengenai wacana Anies untuk maju Pilpres 2019.
Mahfudz mengatakan pencalonan Anies masih terlalu cepat. Masih banyak pekerjaan rumah yang menanti Anies di kepimimpinan yang baru berjalan selama sembilan bulan. Ia menyinggung kemacetan, banjir, sampah, korupsi, pengangguran dan 23 janji ketika kampanye yang harus direalisasikan.
“Jika pimpinan diposisikan menjadi imam bagi umat, ‘apakah sang imam akan meninggalkan umatnya pada fase awal perjalanan perjuangan ini?’,” jelas mahfudz dalam surat terbuka.
Selain Mahfudz, ada juga Koordinator Serikat Becak Jakarta (Sebaja) Rasdulah yang meminta kepada Anies untuk tidak maju dalam Pilpres 2019. Rasdulah menggagas petisi bertajuk Dukung Anies Baswedan Tetap di DKI dalam halaman change.org.
Rasdulah menyampaikan kegelisahannya. Ia mengatakan para tukang becak di Jakarta sudah puluhan tahun menanti pemimpin yang memberi secercah harapan akan legalisasi kendaraan tradisional itu.
Anies sempat berniat untuk mengaktifkan kembali transportasi becak. Tapi, niat itu masih terhalau Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 mengenai Ketertiban Umum yang melarang becak beroperasi di Jakarta.
Rasdulah menyampaikan harapan serupa pernah diberikan Joko Widodo, namun kandas kala ia maji pada Pilpres 2014. Rasdulah berharap Anies yang berniat untuk melegalkan kembali becak, tidak menempuh jalan yang sama seperti Jokowi.
“Gubernur Anies Bahkan menegaskan bahwa ia akan menghadirkan keadilan sosial di Jakarta. Hati kami bahagia, teman-teman bersuka cita, anak-anak tukang becak kembali ceriah,” tulis Rasdulah pada akun change.org.
Memang, pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menyampaikan peluang terbuka buat Anies untuk melenggang ke Pilpres 2019.
Tapi, sesungguhnya momentum ini menjadi ujian buat Anies. Apakah politisi tidak berpartai itu bisa mematahkan preseden buruk demokrasi yang dilakukan Jokowi dengan meninggalkan Jakarta untuk menduduki kursi RI 1.
“Anies harus memiliki ketawadhuan (kerendahan hati) dalam berpolitik, meski mempunyai peluang, meski ada penawaran untuk maju. Saya kira, penawaran itu diabaikan saja demi melanjutkan amanah rakyat lima tahun ke depan,” tuturnya, Jumat (13/07).
Sekarang ini, Adi menyampaikan Anies masih belum mempunyai modal politik yang cukup. Prestasinya ketika menjabat Mendikbud tidak terlalu kinclong. Sembilan bulan menjabat DKI 1 juga belum ada mencapai impresif.
Justru, jika Anies tidak ikut maju, maka peluang di Pilpres selanjutnya terbuka. Pada 2024 Anies tidak harus berhadapan dengan petahana dan ia dapat memupuk modal politik terlebih dahulu melalui Balai Kota.
“Jika Anies bisa melawan godaan maju dalam Pilpres, akan sangat baik, dia akan bisa credit poit. Toh, masa jabatan hingga 2022, Pilpres 2024. Selang dua tahun, masih dapat investasi politik juga bagi Anies,” sambung Adi.
Ditanyai secara terpisah, pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyampaikan ada risiko pembagunan di Jakarta makin terbengkalai jika Anies mengambil keputusan untuk maju.
Karena jika maju, Anies setidaknya akan sangat sibuk berkampanye selama kurang lebih satu tahun. Wakilnya, Sandi, juga sama akan sangat sibuk karena harus memegang jabatan Ketua Tim Pemenangan Pilpres 2019 Partai Gerindra.
Sementara pada program prioritas, seperti rumah dp nol rupiah, OK OCE dan OK OTrip, masih sekedar peluncuran. Belum ada perkembangan dan dampak signifikan buat warga Jakarta.
“Banyak pelayanan publik akan tidak terurus. Otomatis motor penggerak ada di Anies dan Sandi. Apalagi, baru saja merombak pejabat di tingkat kota/kabupaten dan dinas. Mereka belum optimal,” ucap Trubus.
Trubus berpendapat ritme kerja antara Pemprov DKI dan DPRD DKI juga kembali mengalami gangguan. Kerena salah satu pencapaian Anies dalam sembilan bulan ini yaitu menjaga hubungan eksekutif-legislatif adem ayem.
Tidak seperti masa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang suka berseteru dengan anggota dewan. Katakan saja, ketika membahas anggaran pendidikan, Ahok memicu gesekan dengan Abraham Lunggana alias Lulung. Dan hal tersebut berdampak pada panasnsya hubungan Pemprov dengan DPRD.
Jika Anies maju dalam Pilpres 2019, tambah dia, program yang membutuhkan persetujuan DPRD akan terkendala. Ia mengatakan setidaknya ada reperda reklamasi, pelepasan saham PT Delta Djakarta dan rencana zonasi.
“Artinya ini semua telah mulai bekerja sama, beradaptasi dengan dinamika Anies akan menjadi pecah kembali. Terfragmentasi kepentingan politik. Akhirnya sangat berdampak pada kinerja dewan yang rendah,” ucap Trubus.
Hingga sekarang ini, baik Anies atau partai pengusung masih belum secara gambalng menyatakan maju dalam Pilpres 2019. tapi, sandi sempat menyebutkan berkali-kali Anies menjadi calon yang kuat pendamping Prabowo Subianto.
“Banyaknya harapan yang dijatuhkan ke mana-mana tadi, Pak Anies. Pak Prabowo mengatakan juga ada keinginan mitra koalisis untuk mengerucutkan nama-nama,” pungkas Sandi.
