Beritatrendmasakini.com – News, Jakarta – Pembagunan gedung baru DPR dengan alun-alun demokrasi dimulai dengan tahapan perencanaan yang akan memakan dana sebesar Rp 601 miliar. Pimpinan DPR mengatakan pelaksanaan pembagunan gedung baru DPR bisa saja dieksekusi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Pelaksanaan itu DPR tidak melaksanakan, jika melaksanakan malah akan bahaya. Mendingan yang laksanakan PUPR, bisa saja BUMN,” tutur Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (27/10/2017).
Begitu di sayangkan, Agus tidak merinci BUMN mana yang akan melakukan pembagunan gedung baru. Yang pasti, dia mengatakan total Rp 601 M yang masuk di dalam anggaran DPR Rp 5,7 triliun DPR memang diperuntukkan untuk melakukan penataan kawasan parlemen.
Baca juga : Gerinda Tidak Menerima, DPR Telah Sepakat Pembahasan Perppu Ormas Dilanjutkan
“Anggaran yang sudah ditetapkan Rp 601 M. Anggaran itu dalam penggunaannya tidak boleh melebihi anggaran yang telah di tetapkan. Ini merupakan plafon tertinggi dalam melaksanakan konsultan manajemen, konstruksi dan manajemen dari perencanaan,” ucap Agus.
Agus mengatakan segala hal yang berhubungan pembagunan gedung baru tidak lagi berada di tangan DPR. Semuanya akan dikerjakan langsung oleh Kementrian PUPR.
“Anggaran kan baru saja diketuk kemarin. Sehingga, nanti seluruhnya akan diserahakan ke Kementerian PUPR. Dan nantinya yang berhubungan dari Kesetjenan dan KemenPUPR yang melaksanakan tindak lanjut dari besarnya anggaran yang,” terang dia.
Agus mengatakan pembangunan gedung baru DPR membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat. Ini agar tidak terjadi penyelewengan dalam proses pembagunannya nanti.
“Marilah sama-sama untuk mengawasi agar pelaksanaannya transparan, akuntabel dan bisa diketahui oleh seluruh orang,” tutur politikus Demokrat itu.
