Beritatrendmasakini.com – News, Jakarta – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah melontarkan kritikan terhadap mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi sapto Pribowo yang kini menjadi calon anggota Legislatif dari PDI Perjuangan.
Fahri mengkritik pernyataannya Johan yang diklaim PDI Perjuangan tidak ada mentolerir perilaku korupsi yang telah dilakukan kadernya, dan menganggapnya hanya haus akan kekuasaan.
“Hampir semua pejabat KPK pada ujungnya akan haus kekuasaan, itu ada hubungannya dengan kultur politik dan persaingan di dalam yang semakin kuat. KPK adalah Power holder yang tidak terkendali, tidak ada etika, JB itu contoh terbaru betapa mereka itu machiavellian,” Cuit Fahri dalam akun Twitter @Fahrihamzah, Rabu (12/9).
Dalam cuitan Fahri disampaikan menanggapi unggahan dari Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said juga turut ngetwit pernyataan Johan yang mengkalim sikap PDI perjuangan mengenai korupsi.
Hampir semua pejabat KPK pada ujungnya akan haus kekuasaan…Itu ada hubungannya dengan kultur politik dan persaingan di dalam yg semakin kental …KPK adalah Power holder yg tak terkendali…Gak ada etika…JB itu contoh terbaru betapa mereka itu machiavellian… https://t.co/Suh6ggtcYR
— #AyoMoveOn2024 (@Fahrihamzah) September 11, 2018
“Pernyataan dari mantan Jubir @KPK_RI pak @JohanBudiSP yang memuji partai tempatnya caleg sekarang ini bahwa partainya paling tegas mengenai korupsi membuat saya berpikir terhadap kritikan pak @Fahrihamzah terhadap KPK selama ini. Semoga saya salah,” tulis said dalam akun Twitter @Saididu.
Fahri memang berulang kali mengkritik KPK yang dianggap seperti lembaga absolut yang tidak bisa diawasi. Kekecewaan juga diutarakan ketika Johan memutuskan menjadi caleg PDI Perjuangan.
“Hingga sekarang lihat saja semua mantan KPK menjabat cari posisi. Saya saja orang politik tahu diri, saya enggap nyalon. Saya kembali ke masyarakat. Kenapa sih? Kembali saja ke masyarakat. Ini incar jabatan selesai dari KPK. Kan cukup memalukan karena motif politiknya dari awal memang sudah diperkuat., itu insting saya dari awal,” tutur Fahri di Mapolda Metro Jaya, pada 17 Juli lalu.
Pernyataan mantan Jubir @KPK_RI pak @JohanBudiSP yg memuji partai tempatnya caleg sekarang bhw partainya paling tegas ttg korupsi membuat saya berpikir thdp kritikan pak @Fahrihamzah thdp KPK selama ini. Semoga saya salah
— Muhammad Said Didu (@saididu) September 11, 2018
Fahri berpendapat bahwa KPK sekarang ini terlalu politis. Pendapat dia sikap itu tidak etis.
“Ya memang alumni KPK politis semya, serius saya. Itu semua politis, KPK itu sudah menjelma menjadi lembaga politis,” tutur Fahri.
Sebelum menjadi juru bicara Istana, Johan Budi pernah menjadi Pelaksana tuga (plt) pimpinan KPK ketka dua pimpinan, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto terjerat kasus.
Meski mencalonkan diri sebagai wakil rakyat merupakan haknya setiap orang, Fahri merasa seorang mantan pejabat KPK tidak etis untuk melakukannya. Salah satu alasannya yaitu karena kemungkinan besar mereka untuk mengetahui rahasia-rahasia pejabat punblik lainnya.
“Bisa (nyaleg) namun kan ada bekas penegak hukum. Memiliki dan mengetahui kasus banyak orang. Secara etika tidak boleh berkelana di dunia politik ini karena Anda memegang rahasia orang. Anda diam, berkarir secara biasa saja. Kan banyak rezeki di mana-mana, jadi lawyer, pedagang atau marbot,” ucapnya.
Fahri juga sempat menyatakan kalau KPK kerap berpolitik ketimbang menegakkan hukum.
“Dari dulu KPK berpolitik. Sedari awal berpolitik. KPK itu partai politik. Percaya saya. sebentar lagi mereka ikut Pilpres. Percaya saja deh. dia berkata, di Jakarta, pada 17 April lalu.
Fahri mencontohkan keterlibatannya mantan Ketua KPK Abraham Samad pada pencalonan sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2014.
“(KPK periode) yang lalu sebab mengikuti pilpres. Dia memiliki calon sendiri, dulu Abraham Samad. Saya tahu agendanya, siapa mengusulkan saya juga mengetahuinya. Jadi, KPK ini parpol, dia tidak clear sebagai penegeak hukum,” pungkasnya.
Selain itu, Fahri juga menuduh KPK berpolitik dalam penanganan perkara kepada para pihak yang sedang tersandung atau juga yang sedang dibidik.
Indikasinya, ucap dia, KPK hanya memilih dan membidik kasus korupsi orang-orang tertentu dan tidak menangkap orang yang secara gamblang yang sudah merugikan keuangan negara.
“KPK yang berada di pilkada berpolitik, di parpol berpolitik, orang tertentu dikejar hingga lubang tikus, orang tertentu dibiarkan saja, ada yang gentayangan hingga bertahun-tahun dengan kerugian negara dibiarkan saja,” tuturnya.
