Jokowi Meminta Buat Perppu MD3, Supaya Tidak Dikira Mencari Aman

Jokowi Meminta Buat Perppu MD3, Supaya Tidak Dikira Mencari Aman

Beritatrendmasakini.comNews, Jakarta – Direktur Eksekutif Media Survei Indonesia (Median) Rico Marbun mengatakan seharusnya Presiden Joko Widodo tidak perlu lagi pikir panjang untuk mengeluarkan perppu atas UU MD3. Karena, sekarang ini sikap masyarakat menolak adanya hasil revisi UU No 17/2014 itu.

“Jika memang itu terjadi, seharusnya pilihan pertama yaitu beliau mengambil keputusan yang berani. Apakah harus langsung mengeluarkan Perppu atau tidak,” ucap Rico, Jumat (23/2/2108).

Jokowi, ucap Rico, dikenal sebagai sosok yang tidak asal-asal mengambil keputusan. Dengan itu, dia berharap kepada presiden bersikap demikian dalam menghadapi situasi terkait dengan kontroversi UU MD3 ini.

“Apalagi kita mengenal Pak Jokowi merupakan sosok yang tidak asal-asal. Itu merupakan karakter beliau dalam berkerja dan berkunjung ke masyarakat atau ketika mengevaluasi sesuatu yang di depan publik juga begitu. Harusnya pada posisi seperti ini, ya sudah jangan asal-asal. Mengambil keputusan saja,” terang Rico.

Dia kemudian menyampaikan, Jokowi dapat meniru sikap pendahulunya, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. SBY sempat menerbitkan sebanyak dua Perppu pada 2014 dikarena tidak setuju dengan UU Pilkada.

Jika tidak cepat mengambil langkah penerbitan Perppu, hal ini dapat berdampak buruk bagi citra Jokowi sendiri. Rico menyampaikan, masyarakat dapat melihat Jokowi sedang bermain dengan aman.

“Jika itu tidak segera dilaksanakan, saya yakin masyarakat akan menilai beliau sekarang ini dalam posisi mencari yang aman. Karena beberapa partai pendukung pemerintahan merupakan aktor utama pada penyusunan UU MD3 itu kan. Jadi mungkin orang dapat melihat seperti itu juga,” tuturnya.

Diketahui, Presiden Jokowi hingga sekarang masih enggan untuk menandatangani revisi UU MD3 yang sudah disahkan melalui paripurna DPR.

Meski sudah berpikir untuk menandatangani, Jokwi mengakui tidak terpikir mengeluarkan Perppu atas UU itu. UU MD3 yang baru disahkan menuai kontroversi sebab ada sejumlah pasal yang membuat DPR menjadi imun dan antikritik.

“Saya pikir hal itu tidak akan sampai hingga ke sana,” ucap Jokowi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (21/2).

Related posts