Kata Bamsoet, Reklamasi Teluk Jakarta Bukan Tugas DPR

Kata Bamsoet, Reklamasi Teluk Jakarta Bukan Tugas DPR

Beritatrendmasakini.comNews, Jakarta – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap ada tindak lanjut pada keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Bawesdan dalam menghentikan dan mencabut izin proyek 13 pulau reklamasi dengan membuat panitia khusus. Tapi, Ketua DPR Bambang Soesatyo menanggapi hal itu tidak perlu, sebab urusan tersebut bukan kewenangannya parlemen.

“Pendapat saya ini dominannya pada Pemda, DPRD tidak bisa ikut. Kecuali DPRD-lah yang turut memberikan komentar,” kata Bambang di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (27/90).

Bambang sendiri mengatakan Pemprov DKI Jakarta pasti telah menghitung dampat dari timbulnya pencabutan izin sekaligus penghentian proyek reklamasi, baik dari sisi ekonomi, politik dan sosial. Meski dengan begitu, Bambang sangat berharap langkah Pemprov DKI Jakarta tidak ada mengganggu proses pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat.

“Keinginan kita apapun yang dilakukan oleh Pemda di manapun tidak akan mengganggu upaya pemerintah pusat dalam mendorong dan memper cepat akselerasi ekonomi,” ucapnya.

Sikap Bambang tidak sama dengan koleganya Fahri Hamzah. Karena, Fahri beranggapan parlemen membuntuh untuk pembentukan panitia khusus untuk proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Hal ini disampaikan Fahri menanggapi keputusan dari Anies Baswedan selaku Gubernur DKI, Jakarta yang menghentikan proyek reklamasi di pesisir pantai utara Jakarta Tersebut.

Dengan terbentuknya pansus, DPR bisa melakukan investigasi atas proyek yang sudah menjadi polemik publik itu. Dia menyatakan harus dilakukan audit atas proyek yang telah dimulai sejak era Presiden Soeharto itu.

“Sebaiknya DPR ada membentuk pansus yang lebih besar, agar invertigasi terhadap kasus reklamasi itu dapat dilakukan dengan kewenangan yang lebih besar lagi, yang dimulai dengan adanya audit,” ucap Fahri.

Anies Baswedan telah memastikan tidak akan membongkar empat pulau reklamasi Teluk Jakarta yang sekarang ini sudah terbangun.

Empat pulau reklamasi yang telah dibangun itu adalah Pulau C dan D yang dibagun oleh PT Kapuk Naga Indah, Pulau G yang dibangun oleh PT Muara Wisesa Samudra (anak perusahaan PT Agung Sedayu Group), serta Pulau N yang akan dibangun PT Pelindo II.

Pendapat Anies jika pulau reklamasi yang telah jadi itu dibongkar justru akan menimbulkan dampat kerusakan yang begitu luar biasa. Dia menyampaikan sebanyak empat pulau reklamasi yang telah jadi itu nantinya akan digunakan untuk kepentingannya masyarakat.

Related posts