Djarot Ingin Mengubah Citra Negatif Sumut Mengenai Korupsi

Djarot Ingin Mengubah Citra Negatif Sumut Mengenai Korupsi

Beritatrendmasakini.comNews, Jakarta – Calon Gubernur Sumatera Utara Djarot Saiful Hidayat ingin mengubah citra negatif provinsi itu yang selama ini sering dikatakan dengan perilaku koruptif.

Komitmen tersebut diutarakan Djarot Saiful Hidayat ketika dipertanyakan mengenai dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan jual beli jabatan dalam debat pilgub Sumut di Covention Santika Hotel Medan, Sabtu (5/5) malam.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan itu bisa diperjuangkannya melalui konsep pemerintahan yang memberikan kemudahan dan transparansi. Cagub Sumut yang didukung PDI Perjuangan dan PPP itu pun sudah berjanji akan megubah betul konotasi negatif yang meliputi Sumut selama ini.

“Sumut bukan ‘semua urusan melalui tunai’, namun ‘semua urusan mudah dan transparan’,” ucapnya.

Untuk dapat memberantas dan meminimalisir praktik pungli dan kolusi, Djarot menyatakan perlu ada perubahan pikiran Aparat Sipil Negara (ASN) dan DPR.

Dengan pengalaman pada pemerintahan ketika memimpin Pemkot Blitar dan Pemprov DKI Jakarta. Djarot yang berpasangan dengan Sihar Sitorus pada Pilgub Sumut berjanji akan menerapkan proses penganggaran yang menggunakan teknologi informasi.

Cagub No urut 2 itu juga akan menyediakan jalur khusus untuk menerima keluhan dari masyarakat yang bersifat rekasi cepat (quick respon).

“Kita ingin mewujudkan birokrasi yang siap melayani dengan sepenuh hati,” ucapnya didampingi Sihar.

Menanggapi Djarot, Cagub Sumut nomor urut 1 Edy Rahmayadi membantah citra negatif itu akibat menilai sistem pemerintahan dan birokasi di Sumur sudah baik dan dijalankan orang-orang terpilih. Cagub yang berpasangan dengan Musa Rajekshah itu mengisyaratkan ketersinggungan dengan citra negatif Sumut.

“Masyarakat di Sumut masih banyak yang baik,” ucap mantan Pangkostrad itu.

Mengenai DPRD, Edy yang didukung dari koalisi PAN, PKS, Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai Golkar, dan Partai Nasdem itu mengungkapkan, lembaga legislatif itu hanya mempunya tiga fungsi yaitu pengawasan, legislasi dan penganggaran.

“Tidak ada tugasnya untuk menerima pungli. Jika menerima pungli, berarti imannya sudah tidak beres,” ucapnya.

Related posts